JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) diterima secara khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Minggu 25 Juni 2017. Sebab, PDIP menilai pertemuan GNPF MUI dengan Presiden Jokowi itu bagian dari open house Istana Kepresidenan di hari pertama Lebaran.
"Terkait GNPF, adalah bagian dari open house yang terbuka untuk siapa saja. Tidak eksklusif bagi GNPF," ujar Sekretaris Badan, Pendidikan dan Pelatihan Pusat Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eva Kusuma Sundari dihubungi wartawan, Rabu (28/6/2017).
Dia mengatakan, politiknya presiden adalah menjaga kesucian Lebaran, memuliakan tamu, sekaligus menunjukkan kedekatan presiden dengan masyarakat dan rakyat. "Jika itu berdampak pada image yang membaik, itu juga karena presiden yang tidak diskriminatif ke para tamu. Menteri saja antri kok, bersama rakyat," paparnya.
Eva pun menilai Presiden Jokowi tipe pekerja. Jika ada elektabilitas atau popularitas naik, kata dia, itu dampak kinerja, bukan tujuan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mengklaim diterima secara khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada hari pertama Lebaran, Minggu 25 Juni 2017.
"Terkait GNPF, adalah bagian dari open house yang terbuka untuk siapa saja. Tidak eksklusif bagi GNPF," ujar Sekretaris Badan, Pendidikan dan Pelatihan Pusat Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eva Kusuma Sundari dihubungi wartawan, Rabu (28/6/2017).
Dia mengatakan, politiknya presiden adalah menjaga kesucian Lebaran, memuliakan tamu, sekaligus menunjukkan kedekatan presiden dengan masyarakat dan rakyat. "Jika itu berdampak pada image yang membaik, itu juga karena presiden yang tidak diskriminatif ke para tamu. Menteri saja antri kok, bersama rakyat," paparnya.
Eva pun menilai Presiden Jokowi tipe pekerja. Jika ada elektabilitas atau popularitas naik, kata dia, itu dampak kinerja, bukan tujuan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mengklaim diterima secara khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada hari pertama Lebaran, Minggu 25 Juni 2017.
COMMENTS