Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari pertama Lebaran, Minggu 25 Juni 2017. Kepada Presiden Jokowi, mereka menyampaikan bahwa pemerintah tidak merasa melakukan diskriminasi antara muslim dengan non muslim.
Pemerintah juga dianggapnya tidak merasa adanya kriminalisasi terhadap ulama. Tak hanya itu, mereka juga menilai pemerintah tidak merasa adanya upaya-upaya menyematkan Islam dengan sematan intoleran, anti-Pancasila, anti-Kebhinekaan, dan anti-NKRI.
"Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya memang ada. Itu yang kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan presiden mendengar itu dan alhamdulillah kami diterima," ujar Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, dalam jumpa pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta, Selasa (27/6/2017).
Kepada Jokowi, GNPF MUI juga menyampaikan pemerintah terkesan menyudutkan umat Islam dengan isu-isu itu. Mereka merasa pemerintah atau penegak hukum bereaksi cepat menangkap masyarakat yang muslim, sementara bagi yang non muslim prosesnya begitu lambat.
"Kesan-kesan kalau umat Islam yang melakukan kesalahan, cepat sekali, ditangkap," katanya.
Inti dari pertemuan itu, kata Bachtiar, GNPF MUI meminta Presiden Jokowi mengutamakan dialog jika dalam proses menyelesaikan masalah. "Kita ingin siratkan pesan, proses, selesaikan masalah harus dengan dialog lewat silaturahim buka hati dan diri intuk terima masukan," ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, GNPF MUI menginginkan agar Indonesia damai, bersatu, kuat, dan berdaulat. "Dan kita ingin agar Indonesia tidak perang saudara, tidak diperalat yang inginkan Indonesia pecah. Itu cita-cita kita bersama dan kembali ke NKRI sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa," imbuhnya.
Masih kata dia, Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk melakukan dialog lanjutan dengan GNPF MUI. "Presiden sampaikan akan ada pertemuan berkali-kali," paparnya.
Ditambahkan Bachtiar Nasir, Presiden Jokowi ingin negeri ini tenang, ada kesejukan, kondusifitas dalam pembangunan. "Sehingga, hal-hal yang bisa mengganjal akan diselesaikan. Dan menko polhukam sudah ditugasi," pungkasnya.
Pemerintah juga dianggapnya tidak merasa adanya kriminalisasi terhadap ulama. Tak hanya itu, mereka juga menilai pemerintah tidak merasa adanya upaya-upaya menyematkan Islam dengan sematan intoleran, anti-Pancasila, anti-Kebhinekaan, dan anti-NKRI.
"Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya memang ada. Itu yang kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan presiden mendengar itu dan alhamdulillah kami diterima," ujar Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, dalam jumpa pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta, Selasa (27/6/2017).
Kepada Jokowi, GNPF MUI juga menyampaikan pemerintah terkesan menyudutkan umat Islam dengan isu-isu itu. Mereka merasa pemerintah atau penegak hukum bereaksi cepat menangkap masyarakat yang muslim, sementara bagi yang non muslim prosesnya begitu lambat.
"Kesan-kesan kalau umat Islam yang melakukan kesalahan, cepat sekali, ditangkap," katanya.
Inti dari pertemuan itu, kata Bachtiar, GNPF MUI meminta Presiden Jokowi mengutamakan dialog jika dalam proses menyelesaikan masalah. "Kita ingin siratkan pesan, proses, selesaikan masalah harus dengan dialog lewat silaturahim buka hati dan diri intuk terima masukan," ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, GNPF MUI menginginkan agar Indonesia damai, bersatu, kuat, dan berdaulat. "Dan kita ingin agar Indonesia tidak perang saudara, tidak diperalat yang inginkan Indonesia pecah. Itu cita-cita kita bersama dan kembali ke NKRI sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa," imbuhnya.
Masih kata dia, Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk melakukan dialog lanjutan dengan GNPF MUI. "Presiden sampaikan akan ada pertemuan berkali-kali," paparnya.
Ditambahkan Bachtiar Nasir, Presiden Jokowi ingin negeri ini tenang, ada kesejukan, kondusifitas dalam pembangunan. "Sehingga, hal-hal yang bisa mengganjal akan diselesaikan. Dan menko polhukam sudah ditugasi," pungkasnya.
COMMENTS