Tujuh perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6). Mereka adalah Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, M Kapitra Ampera, Yusuf Matra, Muhammad Lutfi Hakim, Muchsin Alatas, Zaitun Rasmin, dan Deni.
Berbagai pro dan kontra mencuat usai pertemuan teresbut.
Bahkan ada sebagian kalangan umat yang sudah berburuk sangka pada Pimpinan GNPF MUI yang dinilai sudah melunak, takluk, dan kalah oleh Jokowi.
Penilaian sebagian kalangan umat ini banyak dilatari oleh pemberitaan-pemberitaan media mainstream yang melakukan framing.
Bagaimana sebenarnya yang terjadi?
Dalam interview ekslusif di TVMU (TV Muhammadiyah) tadi malam, Ust. Bachtiar Nasir menjelaskan tentang GNPF dan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada 1 syawal 1438 kemarin.
"Ini sejarahnya kenapa kita (GNPF) bertemu Presiden. Ada kebuntuan kasus (kriminalisasi ulama) secara hukum. Kita sudah ke Polri, kita sudah ke Komnas HAM, tapi kriminalisasi tidak menemukan titik terang. Kalau kita demo lagi maka dituduh kelompok kekerasan. Sementara rakyat dan penguasa dituntut semuanya untuk menyudahi kegaduhan."
"Atas dasar ini saya menggagas dialog dengan Presiden bukan meminta bertemu dengan Presiden. Meminta ketemu dengan Presiden ini konotasinya negatif. Tapi kami menggagas dialog agar tidak terjadi kegaduhan. Bagaimana agar aspirasi kita sampai ke Presiden.."
Berikut selengkapnya dalam video:
COMMENTS