Saling ribut dan rebut dipastikan akan terjadi pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Demikian disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra kepada redaksi, Senin (29/5).
"Saling ribut dan rebut akan terjadi karena BPK pasti tidak terima. Saya menduga BPK akan melakukan serangan balik ke KPK dan kemudian saling bongkar keburukan untuk cari selamat," kata Azmi.
Azmi menduga, kemungkinan besar bentuk perlawanan BPK adalah membuka kinerja buruk komisi antirasuah tersebut. Salah satunya kata Azmi yakni banyaknya kasus korupsi besar yang dipolitisasi dan tidak diteruskan oleh KPK.
"Karena tidak ada yang sempurna didunia ini apalagi melihat praktik budaya penegakan hukum Indonesia selama ini. BPK pasti akan mencari celah kesalahan institusi ataupun pihak yang sudah membongkar kesalahannya, termasuk KPK," ungkap Azmi.
Jika perlawan balik ini dilancarkan BPK, Azmi pun memastikan keberadaan KPK dan juga BPK akan kehilangan trust dan wibawa di tengah-tengah masyarakat.
"Karenanya Presiden maupun DPR perlu melakukan langkah langkah cepat, strategis dan terarah dalam menangani masalah ini," demikian Azmi.
Demikian disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra kepada redaksi, Senin (29/5).
"Saling ribut dan rebut akan terjadi karena BPK pasti tidak terima. Saya menduga BPK akan melakukan serangan balik ke KPK dan kemudian saling bongkar keburukan untuk cari selamat," kata Azmi.
Azmi menduga, kemungkinan besar bentuk perlawanan BPK adalah membuka kinerja buruk komisi antirasuah tersebut. Salah satunya kata Azmi yakni banyaknya kasus korupsi besar yang dipolitisasi dan tidak diteruskan oleh KPK.
"Karena tidak ada yang sempurna didunia ini apalagi melihat praktik budaya penegakan hukum Indonesia selama ini. BPK pasti akan mencari celah kesalahan institusi ataupun pihak yang sudah membongkar kesalahannya, termasuk KPK," ungkap Azmi.
Jika perlawan balik ini dilancarkan BPK, Azmi pun memastikan keberadaan KPK dan juga BPK akan kehilangan trust dan wibawa di tengah-tengah masyarakat.
"Karenanya Presiden maupun DPR perlu melakukan langkah langkah cepat, strategis dan terarah dalam menangani masalah ini," demikian Azmi.
Sumber: rmol
COMMENTS