Kabar yang menyebutkan PPP versi Romahurmuzy (Romi) mendukung pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memperoleh tanggapan dari Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap.
Menurut Muchtar, ada dua level analisis yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kasus PPP Romi mendukung Ahok-Djarot. Pertama, sikap itu sangat bersifat personal Romi untuk mempertahankan kekuasaan pribadi selaku ketua umum (Ketum) DPP PPP.
"Sangat mungkin Romi bersikap seperti itu untuk mempertahankan legalitas dirinya sebagai ketum PPP dari rezim kekuasaan. Di lain pihak rezim kekuasaan karena memihak dan tidak netral terhadap Ahok-Djarot menekan, kalau tak boleh disebut mengancam, Romi akan mencabut legalitas dirinya sebagai Ketum PPP dan memindahkan kepada Ketum PPP pecahan lain," kata Muchtar melalui siaran elektroniknya, Selasa (28/3).
Muchtar menilai, adanya tekanan rezim kekuasaan dan sangat tingginya kepentingan pribadi Romi untuk tetap berkuasa menyebabkan dirinya melalui jalur formal atas nama DPW PPP DKI menyatakan dukungan terhadap Ahok-Djarot.
Intinya, kata Muchtar, sikap PPP versi Romi ini bukanlah perilaku kelembagaan, tetapi personal semata. Sebelumnya, atas nama DPW PPP DKI lain pimpinan Abraham Lunggana (Lulung) telah menyatakan via deklarasi dukungan terhadap Anies-Sandi. Padahal Ketum DPP PPP versi Lulung mendukung Ahok-Djarot. Sesama elite kekuasaan terjadi perbedaan sikap. Akibatnya Lulung dipecat oleh Ketum PPP Djan Faridz
Kedua, level analisis prilaku pemilih dalam Pilgub DKI, Muchtar mengemukakan dari sisi prilaku pendukung PPP sesungguhnya sangat berat bagi Romi atau siapa saja untuk mempengaruhi agar memberikan suara kepada Ahok- Djarot.
"Karena perilaku pemilih PPP adalah bagian umat Islam politik. Sejak Pemilu 1955 hingga pemilu era reformasi konsisten memberikan suara kepada parpol Islam atau tokoh Islam. Mustahil mereka memberikan suara kepada partai non Islam dan juga tokoh non Islam," tegas Muchtar.
Muchtar menambahkan, juga ada alasan karena beberapa bulan terakhir ini sangat masif di kalangan umat Islam politik bahwa haram hukumnya memilih pemimpin kafir.
"Argumentasi digunakan setidaknya 13 ayat Al Quran. Ahok dinilai kafir. Karena itu haram memilih Ahok. Slogan tolak gubernur kafir dan pilih gubernur muslim begitu populer di kalangan segmen pemilih Islam politik di DKI, di dalamnya juga konstituen kader dan konstituen PPP," papar alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986 ini.
Karena itu, kata Muchtar, sikap personal Romi atas nama DPW PPP mendukung Ahok-Djarot tak akan mengurangi signifikan kader dan konstituen PPP mendukung calon gubernur muslim, bukan Ahok.
"Bahkan, bisa jadi reaksi kader dan konstituen dimaksud semakin meningkatkan peran serta mereka mencari dukungan suara untuk paslon bukan Ahok-Djarot," terang Muchtar.
Menurut Muchtar, perilaku pemilih umat Islam politik tak akan terpengaruh terhadap sikap politik personal Romi di level nasional. Jika digunakan pendekatan lembaga mediasi, maka pengaruh Lulung jauh lebih besar terhadap segmen kader dan konstituen PPP di DKI. Lulung adalah tokoh mediasi yang setiap hari berinteraksi dengan segmen pemilih PPP baik di strata menengah maupun akar rumput.
"Bahkan, sekalipun Lulung dukung Ahok-Djarot tetap saja kader dan konstituen PPP tak akan ikut dukung Ahok-Dharot. Akan muncul lembaga mediasi anti Ahok-Djarot menjadi panutan mereka yang baru," pungkas Muchtar
Sumber: rmolj
Menurut Muchtar, ada dua level analisis yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kasus PPP Romi mendukung Ahok-Djarot. Pertama, sikap itu sangat bersifat personal Romi untuk mempertahankan kekuasaan pribadi selaku ketua umum (Ketum) DPP PPP.
"Sangat mungkin Romi bersikap seperti itu untuk mempertahankan legalitas dirinya sebagai ketum PPP dari rezim kekuasaan. Di lain pihak rezim kekuasaan karena memihak dan tidak netral terhadap Ahok-Djarot menekan, kalau tak boleh disebut mengancam, Romi akan mencabut legalitas dirinya sebagai Ketum PPP dan memindahkan kepada Ketum PPP pecahan lain," kata Muchtar melalui siaran elektroniknya, Selasa (28/3).
Muchtar menilai, adanya tekanan rezim kekuasaan dan sangat tingginya kepentingan pribadi Romi untuk tetap berkuasa menyebabkan dirinya melalui jalur formal atas nama DPW PPP DKI menyatakan dukungan terhadap Ahok-Djarot.
Intinya, kata Muchtar, sikap PPP versi Romi ini bukanlah perilaku kelembagaan, tetapi personal semata. Sebelumnya, atas nama DPW PPP DKI lain pimpinan Abraham Lunggana (Lulung) telah menyatakan via deklarasi dukungan terhadap Anies-Sandi. Padahal Ketum DPP PPP versi Lulung mendukung Ahok-Djarot. Sesama elite kekuasaan terjadi perbedaan sikap. Akibatnya Lulung dipecat oleh Ketum PPP Djan Faridz
Kedua, level analisis prilaku pemilih dalam Pilgub DKI, Muchtar mengemukakan dari sisi prilaku pendukung PPP sesungguhnya sangat berat bagi Romi atau siapa saja untuk mempengaruhi agar memberikan suara kepada Ahok- Djarot.
"Karena perilaku pemilih PPP adalah bagian umat Islam politik. Sejak Pemilu 1955 hingga pemilu era reformasi konsisten memberikan suara kepada parpol Islam atau tokoh Islam. Mustahil mereka memberikan suara kepada partai non Islam dan juga tokoh non Islam," tegas Muchtar.
Muchtar menambahkan, juga ada alasan karena beberapa bulan terakhir ini sangat masif di kalangan umat Islam politik bahwa haram hukumnya memilih pemimpin kafir.
"Argumentasi digunakan setidaknya 13 ayat Al Quran. Ahok dinilai kafir. Karena itu haram memilih Ahok. Slogan tolak gubernur kafir dan pilih gubernur muslim begitu populer di kalangan segmen pemilih Islam politik di DKI, di dalamnya juga konstituen kader dan konstituen PPP," papar alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986 ini.
Karena itu, kata Muchtar, sikap personal Romi atas nama DPW PPP mendukung Ahok-Djarot tak akan mengurangi signifikan kader dan konstituen PPP mendukung calon gubernur muslim, bukan Ahok.
"Bahkan, bisa jadi reaksi kader dan konstituen dimaksud semakin meningkatkan peran serta mereka mencari dukungan suara untuk paslon bukan Ahok-Djarot," terang Muchtar.
Menurut Muchtar, perilaku pemilih umat Islam politik tak akan terpengaruh terhadap sikap politik personal Romi di level nasional. Jika digunakan pendekatan lembaga mediasi, maka pengaruh Lulung jauh lebih besar terhadap segmen kader dan konstituen PPP di DKI. Lulung adalah tokoh mediasi yang setiap hari berinteraksi dengan segmen pemilih PPP baik di strata menengah maupun akar rumput.
"Bahkan, sekalipun Lulung dukung Ahok-Djarot tetap saja kader dan konstituen PPP tak akan ikut dukung Ahok-Dharot. Akan muncul lembaga mediasi anti Ahok-Djarot menjadi panutan mereka yang baru," pungkas Muchtar
Sumber: rmolj
COMMENTS